Tripartit Meeting Terhadap Kasus Ilegal Ekspor Insang Manta

with No Comments

Tripartit Meeting

[Agung PH] Setelah upaya penggagalan ekspor pari manta ke Hongkong yang dilakukan oleh BKIPM kelas I Surabaya I bersama BPSPL Denpasar Regional Jawa Timur pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 berjalan dengan baik, maka atas inisiatif Kepala BPSPL Denpasar Bpk. Ir Ikram M Sangadji, M.Si perlu dilakukan pertemuan tripartit antara BKIPM, BPSPL dan PSDKP dalam rangka menyatukan langkah, serta mensinergikan kerjasama di lapangan, maka Pada hari Rabu, 12 Nopember 2014 disepakati pertemuan tersebut di Kantor BKIPM Kelas I Surabaya I.

Melalui Pelaksana Tugas BKIPM Kelas I Surabaya I, Yaitu Bpk Abdul Wahid, menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus yang terjadi, BKIPM siap bekerjasama dan memperkuat koordinasi, serta akan mensuport penuh termasuk apabila dibutuhkan data-data yang terkait.

Perwakilan dari PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Elvizar selaku Kasubdit PSDKP menyampaikan apresiasi atas prestasi dalam upaya penggalan perdagangan Insang Pari Manta yang sudah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi penuh. Menurut beliau, hal ini menunjukkan koordinasi ditingkat lapangan sudah berjalan. Dan kedepan perlu upaya peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas eselon, karena perdagangan –perdagangan serupa dalam beberapa bulan terkhir gencar dilakukan, bahkan operasi tangkap tangan di Sidoarjo dan Surabaya terjadi di bulan Agustus kemaren. Kasus-kasus tersebut sudah diproses hukum dan posisi sekarang sudah P 21. Selain itu, beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPSPL Denpasar, yang hingga saat ini saling bahu membahu, berkoordinasi yang erat dalam beberapa penggagalan perdagangan pari manta, termasuk kasus di Pangembangan, Bali.

Perwakilan BPSPL Denpasar langsung dihadiri oleh Kepala BPSPL Denpasar selaku penggagas pertemuan Tripartit ini, Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Dalam beberapa kasus perdagangan insang pari manta yang terjadi selama tahun 2014, BPSPL Denpasar senantiasa melakukan koordinasi dan memback-up kasus-kasus tersebut dari segi Regulasi/Aturan perundang-undangan. Beberapa kejadian yang ditangani bersama PSDPK di Bali, telah di muat di beberapa media seperti Detik.Com, Kompas.Com, TV Al Jazeera. Selain itu, Sebagai penggagas, beliau menambahkan bahwa dengan adanya pertemuan Tripartit ini merupakan momen awal, memperkuat koordinasi dan kerjasama antar eselon dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga hal ini dapat menunjukkan, adanya kesamaan gerak dalam penanganan di lapangan. Selain itu, Upaya hukum perlu terus dilakukan sebagai langkah efek jera terhadap pelaku-pelaku lainnya. Dan dalam upaya hukum ini, BPSPL Denpasar sangat mendukung PSDKP dalam menegakkan aturan hukumnya. Karena Kewenangan hukum ada ditangan PSDKP. Dilihat dari nilai Ekonomi perdagangan insang pari manta ini tidak sebanding dengan nilai Ekologinya yang sangat besar. Selain itu, beliau menganalisa bahwa ada kemungkinan adanya benang merah para pelaku perdagangan ini dengan kasus-kasus sebelumnya.

Leave a Reply