Pembinaan Peredaran Jenis Ikan (tidak) Dilindungi di Jawa Timur

with No Comments

pembinaan_jatim1Kegiatan Pembinaan Peredaran Jenis Ikan yang dilindungi/tidak dilindungi dilaksanakan di Hotel Halogen, Sidoarjo Jawa Timur dengan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan pelaku usaha/bisnis. Instansi pemerintah dan Akademisi yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah: BBKSDA Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Bea Cukai Juanda, BKIPM Kelas I Juanda; BKIPM Kelas II Tanjung Perak; Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Surabaya, KPLP, PSDKP, Dit.Polair Jatim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Sedangkan dari pelaku usaha dan bisnis yaitu dari CV Lintas Asia danĀ  Samudera Berkah.

Bapak Ikram M Sangadji selaku Kepala BPSPL Denpasar dalam penyampaian materinya memaparkan hal-hal penting terkait dengan jenis ikan yang potensial untuk dilindungi di Jawa Timur serta memaparkan jenis hiu yang masuk dalam appendix II CITES. Selain itu juga memaparkan mengenai pengendalian jenis bambu laut. Untuk materi lainnya yaitu dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan tentang kebijakan pemanfaatan dan peredaran jenis ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi mengenai peranan pemerintah provinsi jawa timur dalam memberikan ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan. Dan yang terakhir yaitu dari Dit.Polair Jawa Timur yang memberikan materi tentang penanganan pelanggaran dan peningkatan penyelidikan pada pemanfaatan dan peredaran jenis ikan.

Kegiatan ini sangat penting diadakan karena sekaligus mensosialisasikan hasil Konvensi CITES COP 16 yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2013 di Bangkok, Thailand. Keputusan penting memasukkan 5 jenis Hiu masuk dalam Appendiks II CITES dan Pari manta. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan hiu tetap diperbolehkan akan tetapi berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan kuota pemanfaatan. Dengan pertemuan ini, stakeholder, akademisi dan pelaku usaha mengetahui mengenai hasil konvensiĀ  terkait dengan dengan masuknya 5 jenis hiu/pari manta ke dalam appendix II CITES. Meskipun dalam diskusi tersebut beberapa pelaku usaha sempat menolak adanya pembatasan perdagangan sirip hiu, mereka akhirnya dapat memahami dan bersedia untuk memberikan masukan terkait dengan adanya peraturan yang baru. Sehingga kegiatan perdagangan yang telah ada sampai saat ini dapat dikendalikan demi menjaga kelestarian Hiu.

Leave a Reply