Nelayan dan Stakeholder di Lombok Timur Menerima Sosialisasi SOP Pemanfaatan Hiu

with No Comments

Regulasi SOP Lotim

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki produksi ikan hiu terbesar di Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Luar. Dengan terbitnya SOP Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2015 tentang pemberian Pemberian Surat Rekomendasi Sirip Hiu Utuh yang Bukan Dilindungi, bukan Dilarang keluar, Bukan Daftar Appendiks CITES, hari Selasa 14 April 2015 BPSPL Denpasar melaksanakan sosialisasi kepada nelayan dan stakeholder di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Peserta tersebut dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, TNI AL, Polair, BKIPM, Penyuluh Perikanan, Pengusaha perikanan dan Nelayan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Hadir dalam penyampaian sosialisasi tersebut adalah Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan, Kepala BPSPL Denpasar serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Hal penting yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPSPL Denpasar Ir. Ikram M Sangadji, M.Si adalah terkait dengan pentingnya perlindungan jenis ikan. Beberapa jenis hiu dilindungi sehingga masyarakat harus mengetahui hal tersebut. Beberapa spesies yang dilindungi tersebut merupakan jenis ikan yang populasinya semakin menurun, produktifitasnya rendah. Sehingga rawan terhadap kepunahan. Masyarakat khususnya nelayan harus menyadari terkait dengan perlindungan tersebut agar potensi dan sumberdaya perikanan dan kelautan tertap lestari.

Dengan adanya sosialisasi ini nelayan dan stakeholder memahami adanya SOP tersebut, meskipun sebagian nelayan masih mempertanyakan mengapa ikan hiu martil ini tidak boleh diekspor. Ditambah lagi bahwa petugas di TPI Tanjung Luar juga mengaku kesulitan apabila terdapat jenis Pari Manta dan hiu yang dilindungi didaratkan oleh nelayan di Pelabuhan Tanjung Luar.

Bapak Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan menyampaikan bahwa, saat ini setiap proses ekspor sirip hiu keluar wilayah Republik Indonesia harus mematuhi SOP (Standar Operasioanl Prosedur) Nomor 20 dan 21 yang telah diterbitkan. Hal ini harus menjadi acuan pengusaha hiu agar mematuhi SOP tersebut. Penerapan SOP ini untuk menghindarkan terjadinya peredaran jenis Hiu yang ditetapkan sebagai perlindungan penuh serta jenis hiu yang dilarang keluar dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014. Jenis ikan yang dilindungi secara penuh oleh pemerintah yaitu : Hiu Gergaji (Prinstidae), Hiu Paus dan Ikan Pari Manta. Sedangkan 4 jenis hiu yang dilarang dikeluarkan dari wilayah negara Indonesia yaitu jenis 3 spesies hiu martil dan 1 spesies hiu koboi. Dengan berlakukan SOP Nomor 20 dan 21 Tahun 2015 ini, pengusaha hiu diharapakan mencatat dengan baik jenis dan asal produk mereka.

Secara keseluruhan materi yang disampaikan dalam sososialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Sosialisasi SOP pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Hiu oleh Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan, KKJI
  2. Regulasi perlindungan jenis ikan oleh Permana Yudiarso, ST, MT, Kasi Program dan Evaluasi BPSPL Denpasar
  3. Peran Karantina ikan dalam pengendalian peredaran jenis ikan yang dilindungi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Kepala BKIPM Kelas II Mataram
  4. Pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi NTB oleh Bapak Najib, Kabid Pengawasan DKP Provinsi NTB.

Nelayan di Kabupaten Lombok Timur juga berharap agar semua pihak berkomitmen dan secara bersunguh-sungguh melaksanakan peaturan yang telah ditetapkan. Dengan dilaksanakan sosialisasi ini diharapkan secara bersama-sama melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar sumberdaya perikanan dan kelautan tetap lestari dan berkelanjutan.

Leave a Reply