Inisiasi Pembentukan Jejaring Rehabilitasi Terumbu Karang di Bali

with 2 Comments

coral_rehab1[Baiq dkk] Kegiatan rehabilitasi terumbu karang dengan menggunakan terumbu buatan di Provinsi Bali telah banyak diinisiasi dan dilaksanakan oleh berbagai organisasi, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun kelompok masyarakat. Kegiatan ini telah dimulai sejak  tahun 2000. Hingga tahun 2013, lokasi penempatan terumbu buatan diperkirakan telah mencapai kurang lebih 18 lokasi di seluruh perairan laut Bali. Dampak positif kegiatan ini adalah mulai pulih-kembalinya beberapa lokasi terumbu karang yang sebelumnya telah rusak oleh faktor alam (la-Nina) atau pun faktor manusia. Disamping itu, keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat pesisir untuk memelihara sumberdaya laut. Secara umum dapat dilihat adanya penurunan aktifitas pencarian ikan secara merusak, beralih pada cara-cara yang ramah terhadap lingkungan.

Salah satu kekurangan dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang tersebut adalah bahwa kegiatan rehabilitasi masih dilakukan oleh masing-masing organisasi dengan kepentingannya sendiri tanpa ada koordinasi atau pembelajaran dari organisasi lain yang melakukan kegiatan serupa. Meskipun kondisi umumnya lebih baik, namun masih cukup sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan dan cakupan kegiatan rehabilitasi yang sudah dilakukan. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP-KP3K) yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah provinsi Bali (selain Jawa Timur, NTB, dan NTT) menyambut baik upaya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan rehabilitas terumbu karang, khususnya di Pulau Bali.

fotoUpaya ini telah diinisiasi dengan sebuah pertemuan di Kantor BPSPL Denpasar pada tanggal 7 Juni 2013 dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan rehabilitasi terumbu karang. Mereka yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Udayana, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Warmadewa, Program Studi Biologi Universitas Dhyana Pura, Coral Triangle Center, CI Indonesia, Yayasan Reef Check Indonesia, Nusa Dua Reef Foundation, BTDC dan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI). Beberapa kelompok masyarakat yang telah melakukan rehabilitas juga diundang tapi berhalangan hadir. Diskusi dalam pertemuan ini langsung dipimpin oleh Kepala BPSPL Denpasar, yaitu Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si.

Pertemuan ini lebih bersifat tukar informasi dan gagasan seputar rehabilitasi terumbu karang yang telah maupun yang akan dilaksanakan di wilayah Bali. Diskusi berjalan cukup intensif dan semua peserta antusias. Beberapa isu penting terkait dengan rehabilitasi terumbu karang di Bali dapat disarikan sebagai berikut:

  • Terjadi pergeseran isu pengelolaan terumbu karang dari memulihkan terumbu karang yang rusak menjadi seperti sedia kala menjadi upaya pengelolaan terumbu karang yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat pesisir (nelayan).
  • Upaya pembentukan sebuah lembaga yang dapat mewadahi/mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan rehabilitasi terumbu karang (atau sumberdaya pesisir dalam pengertian lebih luas telah pernah diinisiasi sebelumnya, namun terkendala tidak dapat beroperasi dengan efektif.
  • Pengelolaan terumbu karang sangat terkait erat dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti rencana strategis dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Hingga saat ini kabupaten/kota di Provinsi Bali belum ada satu pun yang memiliki perda RZWP3K. Pemerintah kabupaten/kota belum begitu serius memandang urgensi RZWP3K sebagai instrumen kebijakan yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, perhatiannya masih sangat kurang. BPSPL Denpasar dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu terus mendorong pemerintah kabupaten/kota supaya lebih serius dalam upaya penyusunan RZWP3K menjadi sebuah perda.
  • Koordinasi data dan informasi terkait rehabilitasi terumbu karang belum terjadi secara optimal. Saat ini masih belum ada sebuah basisdata yang dapat digunakan untuk melihat status rehabilitas terumbu karang di Provinsi Bali.
  • Belum adanya sebuah jejaring (atau kelembagaan) yang dapat menaungi secara kuat kegiatan-kegiatan rehabilitasi terumbu karang. BPSPL Denpasar diharapkan dapat menjadi lokomotif jejaring ini. Jejaring yang diharapkan adalah yang mampu berfungsi mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang.

Pada akhir pertemuan ini, dirumuskan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti di masa yang akan datang, yaitu:

  1. Jejaring data dan informasi sebagai upaya pengelolaan terumbu karang;
  2. Mendorong pengelolaan tata kelola;
  3. Mendorong pendidikan lingkungan;
  4. Fokus pengelolaan pada manfaat langsung, nilai tambah bagi masyarakat serta mendorong pariwisata dan perikanan berkelanjutan; dan
  5. Memperluas jaringan dan akses informasi untuk melibatkan para pihak (yang tidak berhubungan langsung dengan wilayah pesisir) dalam pengelolaan terumbu karang (Corporate Social Responsibility – CSR).

foto3 foto2

2 Responses

  1. Baiq Ida
    | Reply

    Izin untuk meralat pak editor: #BPSPL=Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar# Terimakasih… :)

    • Pengelola
      | Reply

      He3x…done!. Trims.

Leave a Reply